SERIUS PEMILU MAU DI TUNDA?

Belakangan ini banyak sekali wacana-wacana penundaan pemilu. Semua dimulai seakan-akan sudah terorganisir. Wacana-wacana ini bermunculan dimana-mana. Artinya memang seperti sudah ada yang mengorganisir dan telah dilakukan skema dengan sangat tersistem. Alih-alih adalah keinginan rakyat, lembaga survey melakukan follow-up seakan-akan memang ini betul keinginan rakyat.

Bapak Luhut Binsar Pandjaitan menjadi orang yang paling terdepan dalam mengawal wacana ini. Bahkan tidak sedikit para pemangku kebijakan politik seperti ketua umum partai dan mentri-mentri negara mengemukakan pendapat. Bahka yang terakhir Mentri dalam Negri yang bilang bahwa amandemen Undang-Undang bukan seperti merubah Kitab Suci. Luar biasa, sangat totalitas.

Kadang, saya dihantui oleh berbagai pertanyaan. Bukan soal sepakat atau tidaknya. Saya lebih senang melihat baik apa buruknya. Bagaimana efeknya dan lain sebagainya. Bagi saya, menolak atau menyetujui terlalu dangkal untuk memutuskan. Seperti pernyataan Pak Mentri dalam negri yang berkata bahwa 3 periode bukan kitab suci dan amandemen tidak terlalu tabu. Betul memang, dan saya rasa cara berpikir Pak Tito sangat inklusif. Terbuka dalam ruang-ruang kebutuhan. Hanya saja, bahayanya jika ada wacana untuk merubah pancasila karena pancasila juga bukan tiang agama mau bagaimana? Betul memang bahwa Pancasila merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Lalu apakah undang-undang dasar 1945  Pasal 22E bukan atas hasil kesepakatan?

Selanjutnya, efek yang akan dihadapi jika memang terjadi wacana penundaan bahkan tiga periode ini apakah tidak akan mempengaruhi kebijakan pemerintah lainnya yang mengingat bahwa dalam undang-undang, negara kita ini ada yang namanya otonomi daerah? Apakah bupati juga gubernur akan melakukan hal yang sama? Tentunya, wacana ini akan mempengaruhi peraturan-peraturan lainnya. Jadi saya rasa, dalam wacana penundaan pemilu ini perlu di hentikan. Karena hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Sehingga, persolan-persoalan esencial lupa di bahas dan dikerjakan.

Berkali-kali Pak Presiden mengingatkan bahwa akan taat terhadap konstitusi, yang menerikan sedang menjilat dan lain-lain. Rasional memang, Cuma kita juga perlu mengingat peristiwa 1997 ketika Soeharto tidak ingin menjabat lagi namun orang disekelilingnya meminta beliau tetap menjabat. Tentunya reaksi akan terjadi karena sebuah pengaruh kebijakan. Rencana yang baik, belum tentu mempunyai hasil yang baik. 

Lalu kemudian, setelah wacana ini bergulir dan semakin membesar bahkan tidak sedikit instrument yang di Gerakan dan memunculkan reaksi dari masyarakat siapa yang akan bertanggung jawab? Bunyi-bunyi Gerakan mahasiswa hari ini sudah mulai melebar. Sedikit demi sedikit mereka mulai bergerak. Yang di hadapi di lapangan sudah pasti kepolisian. Dan tugas polisi untuk mengamankan. Artinya, bentrokan akan terjadi. Perselisihan antara mahasiswa, rakyat indonesia akan head to head dengan para apparat. Tugas mahasiswa dan rakyat demonstrasi dan tugas polisi pengamanan. Jika terjadi hal-hal yang berlebihan bagaimana? Ya Tuhan, ini semua karena wacana penundaan pemilu dan 3 periode.

Melalui tulisan ini saya hanya ingin menyampaikan mengenai hal-hal yang bersifat esensi saja dan berusaha melakukan perbandingan wacana opini. Tentang bagaimana untuk kita memikirkan efek dari wacana yang sedang di bangun. Jika amandemen undang-undang bukan kitab suci, bagaimana dengan merubah ideologi Negara? Ini tentunya perlu di pikirkan dengan baik. 

Akhirnya, dari pada membincang wacana-wacana yang hanya menimbulkan kegaduhan lebih baik pemerintah memikirkan tentang bagaimana mengeluarkan Negara dari permasalahan. Krisis iklim, perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, dan hal-hal yang strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.